Sukri Almarosy

KAJIAN PRAKTIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PPK Meminta Negosiasi, Pokja Memilih Mini Kompetisi: Siapa yang Berwenang dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya? Memahami kewenangan, perbedaan pendapat, risiko pengarahan penyedia, dan langkah perlindungan bagi Pokja Pemilihan dalam E-Purchasing Katalog Elektronik. Kajian berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 | Sukri Almarosy Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak semua persoalan muncul karena ketidakjelasan aturan. Sebagian justru muncul ketika para pelaku pengadaan memahami aturan, tetapi memiliki pandangan berbeda tentang cara melaksanakannya. Misalnya, Pokja Pemilihan telah melakukan reviu terhadap paket pengadaan barang. Hasilnya menunjukkan bahwa Mini Kompetisi lebih tepat karena tersedia beberapa penyedia dengan produk yang memenuhi kebutuhan. Namun, PPK menginginkan metode Negosiasi Harga. Dalam keadaan tertentu, PA atau KPA juga menyampaikan harapan yang sama. Situasi ini menimbulkan pertanyaan: ap...

PANDUAN PRAKTIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pengadaan Nontransaksional: Kapan Pencatatan, Kapan E-purchasing? Penjelasan ketentuan fitur pencatatan SPSE, batas Rp50 juta, bentuk kontrak, prosedur Pengadaan Langsung, reviu APIP, dan pilihan metode ketika barang/jasa tersedia dalam Katalog Elektronik. Pembaruan: 11 November 2026 | Perpres 46/2025 | Peraturan LKPP 2/2026 dan 3/2026 Pengadaan nontransaksional sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan pengadaan melalui fitur pencatatan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Namun, istilah yang digunakan secara eksplisit dalam Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 adalah fitur pencatatan . Hal yang harus dipahami sejak awal adalah bahwa pencatatan bukan metode pemilihan penyedia tersendiri. Pencatatan merupakan fitur yang digunakan untuk kategori pengadaan tertentu. Selain itu, ketika suatu barang/jasa telah tersedia dalam Katalog Elektronik, terdapat kewajiban E-purc...

  E-book · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berani Duduk di Meja Pengadaan Menjaga Integritas di Tengah Intervensi, Tekanan Politik, dan Risiko Hukum Ketika surat tugas datang, ketakutan sering ikut duduk di meja: takut diperiksa, ditekan untuk menentukan hasil, atau dibiarkan menanggung keputusan sendirian. Buku ini mengajak pelaku PBJ menghadapi keadaan itu dengan peran yang jelas, catatan yang dapat ditelusuri, dan dukungan tim. 25 bab 8 berkas keputusan 6 lampiran praktis PDF 116 halaman 📖 Baca Buku ⬇ Download Baca langsung di halaman ini atau buka katalog untuk memperoleh e-book. ☰ Daftar Isi Pembuka Catatan untuk pembaca Pengantar Penulis Cara Menggunakan Buku Peta Lima Ketakutan Terbesar Bagian Satu Mengakui Rasa Takut Bab 1 Kursi yang Tidak Diperebutkan Bab 2 Takut yang Masuk Akal Bab 3 Orang Baik Tidak Cukup Sendirian Bab 4 Keberanian yang Memiliki Batas Bagian Dua Mengetahui Tempat Kita Berdiri Bab 5 Peta Peran Sebelum Peta Risiko Ba...