PANDUAN MENYUSUN HPS JASA KONSULTAN KONSTRUKSI UNTUK PEMULA

Panduan Menyusun HPS Jasa Konsultansi Konstruksi 2026 untuk Pemula

Update terakhir: 29 Agustus 2026

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Konstruksi harus disusun secara keahlian dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS bukan sekadar hasil mengalikan tarif tenaga ahli dengan lama penugasan. Penyusunannya harus dimulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), keluaran yang dibutuhkan, aktivitas, jadwal, susunan personel, biaya pendukung, jenis kontrak, kondisi lokasi, dan sumber harga yang masih berlaku.

Penting: Dalam Jasa Konsultansi, HPS digunakan terutama untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. HPS bukan batas tertinggi penawaran yang sah sebagaimana pada Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya. Pengadaan Jasa Konsultansi juga tidak memerlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

Daftar Isi

1. Dasar hukum dan rujukan terbaru
2. Kedudukan dan fungsi HPS
3. Hal yang disiapkan sebelum menghitung
4. Sepuluh langkah menyusun HPS
5. Menghitung biaya personel
6. Menghitung biaya nonpersonel
7. Contoh perhitungan sederhana
8. Uji kewajaran dan checklist
9. Kesalahan yang sering terjadi
10. Format penetapan HPS
11. Tautan dokumen resmi

---

1. Dasar Hukum dan Rujukan Terbaru

Panduan ini perlu dibaca bersama ketentuan berikut sesuai ruang lingkup paket:

Rujukan	Kegunaan
Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan Perpres 46 Tahun 2025	Kerangka utama PBJ dan ketentuan HPS
PerLKPP 12 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PerLKPP 4 Tahun 2024	Pedoman pengadaan melalui Penyedia
Keputusan Deputi I LKPP Nomor 2 Tahun 2025	Model Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi
PP 22 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PP 14 Tahun 2021	Kerangka penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Kepmen PU 33/KPTS/M/2025	Remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang kualifikasi ahli untuk layanan konsultansi konstruksi
PP 16 Tahun 2021	Digunakan bila objek pekerjaan berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung

Catatan pembaruan: Kepmen PUPR 897/KPTS/M/2017 tidak lagi digunakan sebagai rujukan utama panduan 2026. Gunakan Kepmen PU 33/KPTS/M/2025 beserta lampirannya. Rujukan klasifikasi atau subklasifikasi lama juga harus diperiksa kembali terhadap nomenklatur dan sertifikasi yang berlaku pada saat HPS disusun.

2. Kedudukan dan Fungsi HPS

Menurut kerangka PBJ terbaru:

• HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
• nilai total HPS tidak bersifat rahasia;
• rincian HPS bersifat rahasia;
• HPS digunakan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; dan
• HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

PPK menetapkan HPS setelah memastikan perhitungan konsisten dengan KAK, jadwal, kebutuhan personel, jenis kontrak, pagu anggaran, serta kondisi pasar. Penetapan HPS dilakukan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir:

• pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
• pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

3. Hal yang Harus Disiapkan Sebelum Menghitung

Dokumen/data	Isi minimum
KAK final	Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran, standar mutu, lokasi, jadwal, pelaporan, dan kebutuhan tenaga ahli
Jadwal pekerjaan	Aktivitas, durasi, ketergantungan, mobilisasi, reviu, dan penyerahan keluaran
Matriks personel	Posisi, kualifikasi, pengalaman, jumlah orang, waktu penugasan, dan satuan waktu
Sumber tarif	Nomor dokumen, tahun, lokasi, indeks, satuan, tanggal akses, dan hasil normalisasi
Data biaya pendukung	Volume, harga satuan, bukti survei/standar biaya, pajak, dan cara pembayaran
Jenis kontrak	Lumsum, waktu penugasan, kontrak payung, atau berbasis kinerja sesuai karakter pekerjaan

4. Sepuluh Langkah Praktis Menyusun HPS

1. Pastikan klasifikasi layanan. Tentukan apakah paket benar-benar Jasa Konsultansi Konstruksi dan identifikasi objeknya, misalnya perancangan, pengawasan, atau manajemen konstruksi.
2. Finalisasi KAK. Jangan menghitung HPS dari pagu semata. Pastikan keluaran, aktivitas, mutu, lokasi, dan jadwal telah jelas.
3. Pilih jenis kontrak. Lumsum cocok untuk keluaran dan ruang lingkup yang pasti; waktu penugasan digunakan ketika ruang lingkup belum dapat didefinisikan secara pasti dan pembayaran berkaitan dengan waktu aktual penugasan.
4. Susun struktur pekerjaan. Pecah keluaran menjadi aktivitas dan tentukan durasinya.
5. Turunkan kebutuhan personel. Tentukan posisi, kualifikasi, pengalaman, jumlah orang, serta kapan setiap personel bekerja.
6. Tetapkan tarif personel. Gunakan ketentuan remunerasi terbaru dan data pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Hitung biaya personel. Kalikan jumlah orang, waktu penugasan, dan tarif satuan.
8. Hitung biaya nonpersonel. Gunakan kebutuhan nyata KAK dan harga pasar/standar biaya yang terdokumentasi.
9. Rekapitulasi dan uji kewajaran. Periksa duplikasi, kesesuaian pajak, batas pagu, serta konsistensi dengan jadwal dan jenis kontrak.
10. Tetapkan dan arsipkan. PPK menandatangani penetapan HPS dan menyimpan seluruh kertas kerja serta bukti sumber data.

5. Menghitung Biaya Langsung Personel

Biaya personel adalah biaya remunerasi untuk personel yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak. Tarif harus memperhatikan standar remunerasi minimum terbaru, jenjang kualifikasi ahli, lokasi/provinsi, satuan waktu, dan karakter pekerjaan.

Rumus dasar:

Biaya personel = jumlah orang × waktu penugasan × tarif per satuan waktu

Konversi satuan waktu harus mengikuti rujukan yang digunakan dan dijelaskan dalam kertas kerja. Jika digunakan konversi berikut, pastikan konsisten dengan dokumen pemilihan dan sumber tarif:

• SBOM = SBOB ÷ 4,1;
• SBOH = (SBOB ÷ 22) × 1,1; dan
• SBOJ = (SBOH ÷ 8) × 1,3.

Publikasi asosiasi dapat digunakan sebagai informasi pasar atau pembanding. Tambahan persentase tertentu untuk Team Leader, mobilisasi dari provinsi lain, atau kondisi kelangkaan tenaga ahli tidak diterapkan secara otomatis. PPK harus memiliki alasan, data pasar, dan hubungan yang jelas dengan kebutuhan KAK.

Posisi	Kualifikasi/pengalaman	Orang	Waktu	Satuan	Tarif	Jumlah	Sumber
Team Leader	Sesuai KAK	1	…	OB/OH/OJ	Rp…	Rp…	Dokumen/tanggal

6. Menghitung Biaya Langsung Nonpersonel

Biaya nonpersonel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak. Setiap komponen harus diturunkan dari KAK dan menggunakan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Cara pembayaran	Contoh komponen	Bukti minimum
Lumsum	Seminar, lokakarya, survei tertentu, pengumpulan data, pengujian, atau keluaran pendukung yang ruang lingkupnya pasti	Rincian kebutuhan, asumsi, dan pembanding harga
Harga satuan	Sewa kendaraan/peralatan, operasional kantor proyek, pencetakan, komunikasi, atau tunjangan harian	Volume, satuan, harga satuan, dan sumber harga
At cost	Tiket, perjalanan, atau kebutuhan tertentu yang diganti sesuai pengeluaran aktual	Batas biaya, syarat bukti, dan tata cara penggantian

Biaya nonpersonel pada prinsipnya tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus. Batas ini tidak boleh dipakai untuk mengisi anggaran secara mekanis. Jika kebutuhan nonpersonel besar, jelaskan sifat khusus pekerjaan dan buktikan melalui KAK, volume, serta data harga.

7. Contoh Perhitungan Sederhana

Contoh berikut hanya untuk menunjukkan mekanisme. Tarifnya bersifat ilustratif dan bukan standar remunerasi. Pada paket nyata, ganti dengan tarif yang memenuhi Kepmen PU 33/KPTS/M/2025 dan sumber data yang relevan.

A. Biaya personel

Posisi	Orang	OB	Tarif/OB	Jumlah
Team Leader	1	4	Rp32.000.000	Rp128.000.000
Tenaga Ahli A	1	3	Rp27.000.000	Rp81.000.000
Tenaga Ahli B	1	2	Rp27.000.000	Rp54.000.000
Estimator	1	1,5	Rp22.000.000	Rp33.000.000
Drafter	1	3	Rp15.000.000	Rp45.000.000
Total personel				Rp341.000.000

B. Biaya nonpersonel

Komponen	Jumlah	Dasar
Survei/pengumpulan data	Rp15.000.000	Volume dan survei harga
Perjalanan dan transportasi	Rp12.000.000	Jadwal dan standar biaya
Rapat/pembahasan	Rp8.000.000	Jumlah kegiatan
Pencetakan dan penggandaan	Rp6.000.000	Jumlah keluaran
Peralatan/sewa pendukung	Rp10.000.000	Kebutuhan KAK
Total nonpersonel	Rp51.000.000	—

C. Rekapitulasi

Biaya personel	Rp341.000.000
Biaya nonpersonel	Rp51.000.000
Subtotal sebelum PPN	Rp392.000.000
PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku	Rp…
Total HPS	Rp…

Dalam contoh tersebut, biaya nonpersonel adalah sekitar 13% dari subtotal sebelum PPN. Persentase bukan tujuan perhitungan; yang utama adalah hubungan setiap biaya dengan kebutuhan KAK.

8. Uji Kewajaran dan Checklist Sebelum Penetapan

• ☐ KAK, keluaran, aktivitas, jadwal, dan personel konsisten.
• ☐ Jenis kontrak telah dipilih dan alasannya dicatat.
• ☐ Jabatan/kualifikasi personel memakai nomenklatur yang berlaku.
• ☐ Tarif personel tidak lebih rendah dari standar minimum yang berlaku.
• ☐ Indeks lokasi dan satuan waktu digunakan secara benar.
• ☐ Sumber data memiliki nomor, tanggal, lokasi, dan tanggal akses/survei.
• ☐ Tidak ada gaji, overhead, keuntungan, fasilitas, atau biaya pendukung yang dihitung dua kali.
• ☐ Volume nonpersonel dapat ditelusuri ke KAK dan jadwal.
• ☐ Biaya at cost memiliki batas dan persyaratan bukti.
• ☐ Subtotal, PPN, pembulatan, dan total HPS dihitung dengan benar.
• ☐ Total HPS tidak melampaui pagu anggaran.
• ☐ Nilai total HPS dan rincian HPS diperlakukan sesuai ketentuan kerahasiaan.
• ☐ Penetapan berada dalam batas waktu 28 hari kerja.
• ☐ HPS dan kertas kerja telah ditandatangani serta diarsipkan.

9. Kesalahan yang Sering Terjadi

Kesalahan	Perbaikan
Menyalin HPS paket lama	Susun ulang dari KAK dan data harga yang telah dinormalisasi
Menghabiskan pagu sebagai target	Hitung kebutuhan wajar terlebih dahulu; pagu adalah batas anggaran
Memakai Kepmen 897/2017	Gunakan Kepmen PU 33/KPTS/M/2025 dan lampiran terbaru
Menganggap angka asosiasi wajib	Gunakan sebagai pembanding dengan alasan dan data pasar
Menerapkan batas nonpersonel 40% secara mekanis	Turunkan biaya dari kebutuhan riil dan jelaskan pengecualian pekerjaan khusus
Mencampur biaya yang sudah masuk remunerasi	Periksa duplikasi gaji, biaya sosial, overhead, keuntungan, dan fasilitas
Tidak menyimpan bukti sumber harga	Arsipkan dokumen, tangkapan data, survei, normalisasi, dan kertas kerja

10. Format Ringkas Penetapan HPS

Dokumen penetapan sekurang-kurangnya memuat:

• identitas K/L/PD dan unit kerja;
• program, kegiatan/subkegiatan, nama paket, dan kode RUP bila tersedia;
• sumber dana, tahun anggaran, dan pagu;
• ringkasan biaya personel dan nonpersonel;
• subtotal, PPN sesuai ketentuan, dan total HPS;
• tanggal penyusunan dan penetapan;
• daftar sumber data serta lampiran kertas kerja; dan
• nama, jabatan, dan tanda tangan PPK.

Prinsip audit: pihak yang memeriksa harus dapat menelusuri setiap angka dalam rekapitulasi sampai kepada KAK, volume, tarif, sumber data, tanggal data, dan rumus perhitungannya.

11. Tautan Dokumen Resmi

• Lihat dan unduh kerangka PBJ terbaru: Naskah Konsolidasi Perpres 46 Tahun 2025 di JDIH LKPP.
• Lihat dan unduh perubahan pedoman pengadaan melalui Penyedia: PerLKPP 4 Tahun 2024 di JDIH LKPP.
• Lihat dan unduh Model Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi: Keputusan Deputi I LKPP Nomor 2 Tahun 2025.
• Lihat dan unduh ketentuan remunerasi terbaru: Kepmen PU 33/KPTS/M/2025 di JDIH Kementerian PU.
• Lihat ketentuan perubahan penyelenggaraan Jasa Konstruksi: PP 14 Tahun 2021 di JDIH Kementerian PU.
• Untuk objek Bangunan Gedung: PP 16 Tahun 2021 di JDIH Kementerian PU.

Kesimpulan

HPS Jasa Konsultansi Konstruksi yang baik harus berangkat dari kebutuhan pekerjaan, bukan dari keinginan menghabiskan pagu. KAK menentukan aktivitas; aktivitas menentukan personel, waktu, dan biaya pendukung; sedangkan data resmi dan pasar menentukan kewajaran tarif. Seluruh asumsi dan sumber harus dapat ditelusuri.

Disclaimer: Artikel ini merupakan bahan pembelajaran dan referensi, bukan pendapat hukum. Gunakan naskah peraturan resmi, lampiran terbaru, ketentuan perpajakan, standar biaya, dan kebijakan instansi yang berlaku pada saat HPS disusun.