Sukri Almarosy

Tes Materi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Uji pemahaman mandiri berbasis Modul Level 1 V3.1 dan penyesuaian Perpres Nomor 46 Tahun 2025. 15 soal Nilai otomatis Pembahasan langsung 1. Titik awal perencanaan pengadaan yang benar adalah ... A. memilih penyedia langganan B. mengidentifikasi kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai C. menetapkan pemenang D. menyusun berita acara 2. Jembatan keledai 6T membantu memastikan kebutuhan tepat dari aspek ... A. tepat kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia B. tepat merek, toko, pajak, akun, surat, dan pejabat C. tepat tender, tim, tahap, target, tanda tangan, dan tagihan D. tepat hukum, politik, sosial, budaya, teknologi, dan cuaca 3. Dokumen yang menjelaskan persyaratan teknis Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah ... A. spesifikasi teknis B. surat sanggah C. BAHP D. SPPBJ 4. Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK, PPK wajib memperhatikan ... A. TKDN, SNI, produk UMK/koperasi produksi dalam nege...

  Tes Materi Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Uji pemahaman mandiri berbasis Modul Level 1 V3.1 dan penyesuaian Perpres Nomor 46 Tahun 2025. 15 soal Nilai otomatis Pembahasan langsung 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Perpres 46/2025 berlangsung sejak ... A. penyusunan HPS sampai pembayaran B. identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan C. pengumuman RUP sampai audit D. penandatanganan kontrak sampai pemeliharaan 2. Tambahan subjek dan sumber pembiayaan dalam definisi PBJ setelah Perpres 46/2025 adalah ... A. BUMN dan modal swasta B. Pemerintah Desa dan APB Desa C. organisasi internasional dan hibah asing D. koperasi dan modal anggota 3. Makna hasil yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan paling lengkap diukur dari ... A. harga dan merek B. kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia C. jumlah peserta dan lama tender D. pagu dan realisasi 4. Manakah yang termasuk prinsip PBJ? A. rahasia, cepat, dan sentralistis ...

Pengadaan pemerintah tidak selalu rusak karena kekurangan aturan. Ia lebih sering melemah ketika kebiasaan yang salah memperoleh pembenaran: “sudah biasa”, “semua juga begitu”, “yang penting pekerjaan selesai”, atau “kalau terlalu lurus, kegiatan tidak akan jalan”. Kalimat-kalimat itu terdengar praktis, tetapi sesungguhnya sedang menggeser batas antara diskresi yang sah dan penyimpangan yang merusak. Inilah wilayah yang lama dianggap tabu. Orang mengetahui adanya intervensi, konflik kepentingan, spesifikasi yang diarahkan, persaingan semu, dokumen yang disusun belakangan, atau pengawasan yang sekadar formalitas. Namun, pembicaraan berhenti karena sungkan, takut dianggap tidak loyal, atau khawatir mengganggu kepentingan yang sudah terbentuk. Kerusakan pengadaan sering tidak dimulai dari pelanggaran besar, tetapi dari penyimpangan kecil yang dibiarkan, diulang, lalu dianggap biasa. Masalah ini bukan sekadar kesan. Pada 20 April 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi...