Sukri Almarosy

RUMAH BELAJAR ASN · LATIHAN MANDIRI Latihan Ujian PBJ Level 1 500 soal orisinal dalam lima paket ujian lengkap. Setiap sesi berisi 100 soal dari seluruh modul PBJ Level 1, berdurasi 120 menit, dan harus mencapai nilai 65 untuk membuka sesi berikutnya. 500 soal 5 sesi lengkap 6 modul setiap sesi 120 menit/sesi Passing grade 65 Catatan penting: materi ini merupakan simulasi belajar yang disusun berdasarkan ruang lingkup kompetensi PBJ Level 1. Soal tidak menyalin dan tidak mewakili soal resmi LKPP. Komposisi di setiap sesi: Pengantar 16 soal · Perencanaan 20 soal · Pemilihan Penyedia 24 soal · Pengelolaan Kontrak 20 soal · Swakelola 12 soal · Manajemen Rantai Pasok 8 soal. Rujukan materi: Kurikulum PBJ Level 1 LKPP dan Peraturan Presiden PBJ terkonsolidasi . Pilih sesi latihan Kelima sesi merupakan paket lengkap seluruh modul. Mulai dari Sesi 1; sesi berikutnya terbuka otomatis setelah nilai minimal 65 tercapai. ...

Mengapa Orang Baik Tetap Takut Diperiksa? Panduan Menjaga Mental, Fakta, dan Integritas bagi Pengelola Pengadaan Oleh Sukri Almarosy Telepon itu terkadang berlangsung kurang dari satu menit. “Besok, mohon hadir untuk memberikan keterangan.” Setelah sambungan berakhir, pikiran mulai bergerak ke segala arah. Paket mana yang dipersoalkan? Apakah ada dokumen yang kurang? Bagaimana jika jawaban saya keliru? Apa yang akan terjadi terhadap jabatan, keluarga, dan nama baik saya? Padahal, belum tentu ada tuduhan. Belum tentu pula terdapat kesalahan. Namun bagi pengelola pengadaan, satu panggilan pemeriksaan dapat menyentuh tiga wilayah sekaligus: hukum, identitas profesional, dan rasa aman. Itulah sebabnya seseorang yang bekerja dengan niat baik pun dapat merasa takut. Rasa takut bukan bukti bahwa seseorang bersalah. Akan tetapi, rasa takut yang tidak dikelola dapat mendorong seseorang melakukan kesalahan baru. Ketika Kepanikan Justru Menambah Risiko Dalam keadaan panik, pengelola pengadaan bia...

  BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerjaan Konstruksi: Masuk HPS atau Menjadi Beban Penyedia? Pertanyaan yang sering muncul: “Iuran BPJS menjadi kewajiban penyedia dan tidak boleh dianggarkan dalam HPS, dasar aturannya ada di mana?” Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya harus membedakan tiga hal: siapa yang wajib mendaftarkan dan membayar iuran, di mana biaya tersebut diperhitungkan, serta bagaimana PPK mengawasi pembayarannya. Jawaban singkat Pernyataan bahwa iuran BPJS tidak boleh diperhitungkan dalam HPS kurang tepat. Rumusan yang lebih tepat adalah: Pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS tenaga kerja konstruksi merupakan tanggung jawab penyedia. Namun, biayanya tetap diperhitungkan dalam HPS dan harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum atau overhead, bukan sebagai mata pembayaran tersendiri dalam biaya penerapan SMKK. Kepastian mengenai penempatan biaya ini ditegaskan dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 47/SE/Dk/2026 . BPJS Kete...

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah kerap dipersempit maknanya menjadi urusan administratif: menandatangani dokumen, memastikan prosedur dipenuhi, dan mengejar target serapan anggaran. Padahal, PBJ adalah jantung belanja negara. Di sanalah anggaran publik diterjemahkan menjadi jalan, gedung, alat kesehatan, hingga layanan dasar bagi masyarakat. Cara pemerintah mengelola pengadaan pada akhirnya mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri. Dalam praktik birokrasi sehari-hari, pengelolaan PBJ justru sering tersendat bukan karena aturan yang rumit, melainkan akibat pembagian peran yang keliru. Tidak sedikit Kepala Dinas atau Badan yang terseret terlalu jauh ke urusan operasional pengadaan. Dokumen rutin menunggu tanda tangan pimpinan, keputusan teknis harus naik ke level tertinggi, bahkan hal-hal sederhana yang sudah baku tetap dianggap perlu “pengamanan” pimpinan. Akibatnya, proses melambat dan energi organisasi habis untuk mengurus hal-hal administratif. Kondisi ini per...

Pengelola Pengadaan: Dari Pelayan Negara Menjadi Sapi Perahan Oknum Penegak Hukum Oleh: disalin dari grup diskusi komunitas PBJ Menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hari ini bukan lagi sekadar soal profesionalisme, integritas, dan kepatuhan regulasi. Bagi banyak PA/KPA, PPK, PPTK, Pokja Pemilihan, kontraktor, hingga konsultan, jabatan ini justru menjelma menjadi posisi paling rawan—bukan karena potensi korupsi, melainkan karena ancaman pemerasan oleh oknum yang seharusnya menegakkan hukum . Fenomena ini bukan cerita sporadis. Ia berulang, berpola, dan semakin sistematis. Modusnya nyaris seragam di berbagai daerah. Dimulai dari kehadiran LSM yang mengatasnamakan diri sebagai pemerhati anti-korupsi. Dengan sopan, kadang bernada mengancam, mereka menyampaikan adanya dugaan penyimpangan dalam suatu paket pengadaan. Temuan tersebut sering kali bersifat administratif, perbedaan tafsir, atau bahkan belum tentu benar. Setelah itu, korban diajak “bertemu baik-baik”. Di titik inilah pemerasan...

Ketika Penegakan Hukum Menyimpang dari Tujuan Keadilan Disadur dari hasil diskusi WAG komuitas Pengadaan Indonesia Pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap ditempatkan sebagai salah satu sektor paling rawan penyimpangan. Tidak sedikit kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum diarahkan ke area ini dengan alasan menjaga uang negara. Namun ada kenyataan lain yang jarang dibicarakan secara jujur: di balik semangat pengawasan tersebut, tumbuh rasa takut yang sistemik di kalangan pengelola pengadaan. Bagi banyak PA/KPA, PPK, PPTK, Pokja Pemilihan, hingga penyedia barang dan jasa, risiko terbesar hari ini bukan semata tuduhan korupsi, melainkan tekanan hukum yang datang bahkan sebelum suatu kesalahan dipahami secara utuh . Dalam kondisi tertentu, hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai pelindung, melainkan sebagai ancaman. Fenomena inilah yang pelan-pelan membentuk apa yang bisa disebut sebagai industri ketakutan . Pola yang Terulang dan Kian Terbiasa Di banyak daerah, pola tekanan ter...

  Meluruskan Posisi PPK dalam APBD Menjaga Batas Kewenangan dan Integritas Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh: Diskusi Grup Rumah Belajar Pengadaan Indonesia Perdebatan mengenai keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus berulang dan belum menemukan titik temu. Isu ini kembali mengemuka ketika muncul pandangan yang mendorong penunjukan PPK di luar Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , tanpa menempatkannya secara utuh dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah . Padahal, dalam sistem APBD, PPK sebagai pejabat pengelola keuangan tidak dikenal . Kekeliruan memahami posisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi menjadi persoalan hukum. Dalam rezim pemberantasan korupsi, melawan hukum merupakan salah satu unsur utama yang tidak boleh diabaikan oleh pejabat publik. APBD Mengatur Belanja, Bukan Jabatan Regulasi pengelolaan keuangan daerah—mulai dari PP 12 Tahun 2019 hingga Permendagri ...