Sukri Almarosy

 Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, negosiasi adalah proses interaksi antara penyedia dan pihak pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik, baik dalam aspek teknis maupun harga, guna memperoleh nilai yang optimal bagi pemerintah. Berikut penjelasan mengenai apa saja yang dilakukan, kapan negosiasi dilakukan, serta pengertian dari negosiasi, negosiasi teknis, dan negosiasi harga: 1. Pengertian Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Negosiasi adalah proses perundingan atau pembahasan yang dilakukan untuk menyelaraskan kesepahaman atau kesepakatan antara penyedia dan pemerintah, terkait persyaratan kontrak. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, tujuan negosiasi adalah memastikan bahwa hasil kesepakatan mencerminkan kualitas yang dibutuhkan pemerintah dengan harga yang wajar dan menguntungkan kedua belah pihak. 2. Kapan Negosiasi Dilakukan Negosiasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah biasanya dilakukan pada tahapan berikut: Setelah Penunjukan Langsun...

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Barang/Jasa Daftar Isi Pendahuluan Konsep Dasar Penyusunan HPS Prinsip-prinsip Penyusunan HPS Teknik dan Metode Penyusunan HPS Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan HPS Prosedur dan Ketentuan Penyusunan HPS Alat dan Referensi dalam Penyusunan HPS Aspek Penting dalam Penyusunan HPS Simulasi Penyusunan HPS Kesimpulan Lampiran BAB 1: Pendahuluan Latar Belakang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah suatu proses penting dalam pengadaan barang/jasa di sektor publik dan swasta. HPS digunakan sebagai dasar dalam menentukan anggaran, menilai penawaran, dan memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan rencana. Kita akan mengupas tuntas tentang cara menyusun HPS yang efektif dan efisien, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek yang memengaruhi proses ini. Tujuan Tulisan Memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam penyusunan HPS. Menguasai teknik dan metode yang digunakan dalam penyusunan HPS....

Legalitas Pencantuman Merek dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi Oleh ANDI JUANA FACHRUDDIN Permasalahan yang sering dipersoalkan adalah pencantuman merek dalam Spesifikasi Teknis/KAK pada pekerjaan konstruksi. Penilaian tersebut muncul karena sebagian pihak berasumsi bahwa pencantuman merek otomatis merupakan pelanggaran PBJ. Padahal, peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak melarang pencantuman merek secara mutlak, melainkan mengatur batas pembolehan dan batas larangannya. Hal ini dijelaskan langsung dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Dan Perubahannya tentang PBJ, khususnya Pasal 19: Pasal 19 ayat (2): “Spesifikasi teknis/KAK dapat mencantumkan merek tertentu untuk: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan/atau d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.” Pasal 19 ayat (3): “Spesifikasi teknis/KAK tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.” Da...

Isu yang kerap memunculkan perdebatan di kalangan pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pertanyaan: apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tercantum di dalam APBD? . Perdebatan ini sering muncul saat pembahasan honorarium, tanggung jawab hukum, maupun penempatan peran PPK dalam struktur organisasi perangkat daerah. Isu mengenai keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam APBD selalu menjadi diskusi yang tidak pernah selesai. Perbedaan pemahaman sering menimbulkan keraguan, khususnya terkait tanggung jawab, honorarium, dan risiko hukum PPK. Masih terdapat perdebatan yang berulang terkait posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perdebatan ini umumnya muncul karena belum adanya pemahaman yang utuh antara rezim pengelolaan keuangan daerah dan rezim pengadaan barang/jasa pemerintah . Tulisan ini bertujuan memberikan jawaban komprehensif dan tegas dengan pendekatan normatif (dasar hukum) dan praktik pengang...

E-Katalog versi 6 adalah platform digital terbaru yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Berikut adalah beberapa hal penting tentang e-Katalog versi 6: 1. Tujuan Pengembangan : Memperbaiki kelemahan dari versi sebelumnya. Menyederhanakan proses pengadaan melalui digitalisasi yang lebih canggih. Mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah. 2. Fitur Utama : Antarmuka yang Lebih Intuitif : Antarmuka pengguna didesain lebih user-friendly untuk memudahkan pengguna dalam navigasi. Integrasi Data : Sistem ini terintegrasi dengan berbagai platform seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), dan lain-lain. Peningkatan Fungsi Pencarian : E-Katalog versi 6 memiliki fitur pencarian yang lebih akurat sehingga pengguna dapat dengan mudah menemuka...

Sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan maka memastikan bahwa Laporan Hasil Pemilihan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah langkah penting dalam keberhasilan proses pengadaan. Pernahka Pokja Pemilihan membuat laporan Hasil Pemilihan sebagaimana yang ketentuan dalam Perlem 12 Tahun 2021? Berikut adalah beberapa tips agar laporan tersebut memenuhi standar dan disetujui: 1. Lengkapi dan Sesuaikan dengan Peraturan Pastikan laporan disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Beberapa poin penting: Hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga harus jelas. Metode pengadaan yang digunakan dijelaskan secara rinci (e-tendering, e-purchasing, pengadaan langsung, dll.). Dokumen tender atau seleksi disertakan untuk menunjukkan transparansi. 2. Pastikan Struktur Laporan S...

Dalam mendukung pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki dua skema kerja sama dengan sektor swasta yang dapat dipilih, yaitu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja Sama Pemerintah untuk Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Berikut adalah analisis mengenai masing-masing skema dan pertimbangan dalam memilih yang terbaik untuk pembangunan daerah: 1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Deskripsi: KPBU merupakan skema di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP) untuk membangun dan mengelola proyek infrastruktur jangka panjang yang biasanya berdampak besar bagi masyarakat, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, atau energi. Kelebihan KPBU: Pembagian Risiko: Risiko proyek terbagi antara pemerintah dan badan usaha, mengurangi beban risiko pemerintah terkait finansial, konstruksi, dan operasional. Pengurangan Beban APBD: KPBU sering digunakan untuk proyek yang membutuhkan pembiayaan besar dan berjangka ...