Langsung ke konten utama

Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan Sertifikasi Kompetensi adalah Memastikan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Jenis Sertifikasi Kompetensi:
a. Sertifikasi Kompetensi level-1
    prasyarat dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa
b. Sertifikasi Kompetensi bagi PengelolaPBJ;
  1. kenaikan jenjang
  2. Promosi
  3. perpindahan dari jabatan lain
c. Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Lainnya
  1. PPK
  2. Pejabat Pengadaan
  3. Pokja Pemilihan
Jenis Kompetensi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah:
  • Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
  • Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola
Jenis Kompetensi yang diujikan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah:
1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri atas indikator kompetensi:
  1. Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  2. Penyusunan Perkiraan Harga untuk Setiap Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa;
  4. Perumusan Strategi Pengadaan, Pemaketan, dan Cara Pengadaan; dan
  5. Perumusan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, terdiri atas indikator kompetensi:
  1. Reviu terhadap Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan;
  3. Evaluasi Penawaran;
  4. Penilaian Kualifikasi;
  5. Negosiasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Pengadaan secara e-purchasingdan pembelian melalui Toko Daring;
  7. Pengelolaan Sanggahan;
  8. Penyusunan Daftar Penyedia;
3. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdiri atas indikator kompetensi:
  1. Perumusan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Pembentukan Tim Pengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Evaluasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola, terdiri atas indikator kompetensi:
  • Penyusunan Rencana Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola untuk pekerjaan dengan basis input, proses dan output.
Penentuan kelulusan berdasarkan hasil Verifikasi Portofolio dan Wawancara yang memenuhi minimal indikator kompetensi sebagai berikut:

Metode Uji Kompetensi yang dilakukan terdiri dari:
1. Verifikasi Portofolio
metode uji kompetensi yang dilakukan dengan menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap jenis kompetensi. Bukti yang disampaikan berupa :
  • Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Tugas/Surat Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang/Sertifikat Pelatihan Kompetensi.
  • Salinan hasil pekerjaan/kertas kerja pelatihan
Peserta wajib memilih dan mengajukan salah 1 (satu) dari 4 (empat) jenis kompetensi dan melampirkan dokumen portofolio berdasarkan indikator kompetensi pada jenis kompetensi yang dipilih. Penilaian portofolio dilakukan terhadap dokumen portofolio yang diajukandenganmenilai:
  1. Keabsahan, keaslian, dan keterkiniandokumen; dan
  2. kesesuaiansubstansidenganindikatorkompetensi.

 2. Wawancara

Proses tanya jawab terhadap portofolio yang disampaikan peserta dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki.Wawancara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. menggunakan portofolio yang diajukan;
  2. sesuai jadwal yang ditentukan;
  3. secara langsung/jarakjauh; dan
  4. pemberian rekomendasi.

Tata Cara Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain
  1. Administrator memilih jadwal dan mendaftarkan peserta Uji Kompetensi (perpindahan.lkpp.go.id)
  2. Administrator mengunggah portofolio pada 1 jenis kompetensi portofolio paling lambat 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi
  3. Asesor memverifikasi terhadap portofolio yang disampaikan
  4. Hasil awal Verifikasi Portofolio disampaikan kepada Administrator
  5. Administrator menyampaikan kepada peserta. Dan jika ada permintaan perbaikan dokumen (peserta mengirim dokumen perbaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan)
  6. LKPP menentukan jadwal wawancara peserta.
  7. Administrator menyampaikan jadwal wawancara kepada peserta.
  8. Asesor melakukan penilaian, membuat rekomendasi dan menginformasikan hasil Verifikasi Portofolio dan Wawancara kepada peserta.
  9. Pembahasan hasil rekomendasi dilakukan dalam Rapat Keputusan Sertifikasi.
  10. Hasil pembahasan dalam Rapat Keputusan Sertifikasi menjadi dasar keputusan hasil Uji Kompetensi.




Komentar

Postingan populer dari blog ini

Membuat Pre-test dan Post-test pada Pelatihan secara online melalui google form

Sebagai Fasilitator atau Trainer dalam mengajar perlu semaksimal mungkin untuk melakukan transfer pengetahuan. salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan adalah melalui pre-test dan post-test.  Pada tulisan kali ini, akan kami sampaikan tutorial membuat pre-test dan post-test melalui google form.  Dengan menggunakan  pre-test dan post-test melalui google form, maka membuat lebih praktis dan nilai peserta langsung dapat direkap. Dapat dibuat analisa disoal mana yang paling banyak salah yang berarti belum dipahami peserta. Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara peserta yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan diajarkan. Pre test juga bisa di artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan, kegiatan pre test dilakukan sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya pree test adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai pelajaran yang disampai

PEMBAGIAN KATA DALAM BAHASA ARAB (Terjemah Mulakhos)

PEMBAGIAN KATA DALAM BAHASA ARAB Nahwu adalah kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam suatu kalimat, mengetahui harakat akhir dan mengetahui tata cara meng-i’rab-nya.[1] Kata dalam Bahasa Arab terbagi menjadi 3 : 1.    Isim Isim adalah setiap kata yang menunjukkan   kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Contoh: رَجُلٌ, أَسَدٌ, زَهْرَةٌ, حَائِطٌ, القَاهِرَةُ, شَهْرٌ, نَظِيفٌ, اِسْتِقْلَالٌ (Seorang lelaki, singa, bunga, dinding, Kairo, bulan, bersih dan kemerdekaan). Yang membedakan isim dengan jenis kata yang lainnya adalah:[2]

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan. Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas , teknis , dan keuangan .