Langsung ke konten utama

KUMPULAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kumpulan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat tepat dijadikan pedoman bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa di Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan semua instansi yang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dana APBN/APBD, juga oleh para penyedia barang dan jasa baik perusahaan swasta maupun perorangan.


Peraturan Presiden Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Judul
Deskripsi
Download
Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden RI No. 35 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden RI No. 172 Tahun 2014
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2015
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kementerian PUPR Terkait Pengadaan Barang/Jasa
Judul
Deskripsi
Download
Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015
Jasa Konsultansi
  1. Buku Standar JK 04 HS
  2. Buku Standar JK 04 LS
  3. Buku Standar JK 05 HS
  4. Buku Standar JK 05 LS
  5. Buku Standar JK 06 HS
  6. Buku Standar JK 06 LS
  7. Buku Standar JK 07 HS
  8. Buku Standar JK 07 LS
  9. Buku Standar JK 08 HS
  10. Buku Standar JK 09 Perseorangan - Pascakualifikasi
  11. Buku Standar JK 10 Dokumen Kualifikasi
  12. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Penawaran JK
Lampiran Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015
Pekerjaan Konstruksi
  1. Buku Pedoman PK
  2. Buku Standar PK 01 Gab. LS dan HS
  3. Buku Standar PK 01 HS
  4. Buku Standar PK 01 LS
  5. Buku Standar PK 02 Gab. LS dan HS
  6. Buku Standar PK 02 HS
  7. Buku Standar PK 02 LS
  8. Buku Standar PK 03 Dokumen Kualifikasi
Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2014
Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2013
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2011
Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2011
Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
Keputusan Menteri PUPR No. 602/KPTS/M/2016
Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Surat Edaran Sekjen Kementerian PUPR No. PL 0206-Sj/606
Tentang Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Dini TA 2017
Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Peraturan LKPP Terkait Pengadaan Barang/Jasa
Judul
Deskripsi
Download
Perka LKPP No. 19 Tahun 2014
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan Konstruksi
Perka LKPP No. 21 Tahun 2015
Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (National Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia
Perka LKPP No. 2 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
Perka LKPP No. 5 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan
Perka LKPP No. 7 Tahun 2015
Pencabutan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP No. 11 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP No. 23 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP No. 4 Tahun 2016
Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perka LKPP No. 5 Tahun 2016
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
SE LKPP No. 1 Tahun 2015
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
SE LKPP No. 2 Tahun 2015
Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SE LKPP No. 3 Tahun 2016
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
Perka LKPP No. 19 Tahun 2015
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Perka LKPP No. 18 Tahun 2014
Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Terkait Aplikasi
Judul
Deskripsi
Download
Perka LKPP No. 14 Tahun 2015
Tentang E-Purchasing
Perka LKPP No. 9 Tahun 2015
Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Perka LKPP No. 1 Tahun 2015
Tentang E-Tendering
SE LKPP No. 3 Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan Pengadaan Bang/Jasa Melalui E-Purchasing
SE LKPP No. 4 Tahun 2016
Tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik

Peraturan Terkait
Judul
Deskripsi
Download
Perka LKPP No. 14 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…