Langsung ke konten utama

Pengukuran Kinerja Pengadaan/Procurement Measurement Management (PMM)



Pengukuran Kinerja Pengadaan/Procurement Measurement Management (PMM)


Dalam program modernisasi pengadaan yang dilakukan antara LKPP dengan MCA-I, dipaparkan panduan dan tatacara mengukur kinerja pengadaan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perlu terus dilakukan perbaikan, sehingga diperlukan alat untuk bisa melihat secara komprehenship apa permasalahan dan apa yang harus dilakukan.


Dengan melakukan pengukuran maka akan menjadi acuan atau langkah untuk meningkatkan dari   sisi mana yang akan ditingkatkan. Adapun hal-hal yang diukur ada 4 area dengan 12 indikator.
Contoh pengukuran yang dilakukan untuk proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten maros per Agustus 2018.
Pengukuran ini melibatkan proses dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
  1. Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu – Jumlah
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dalam RUP dengan jadwal realisasi dari sisi jumlah paket
  2. Proses Pengadaan Selesai Tepat Waktu - Nilai
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal yang ditetapkan dalam RUP dengan jadwal realisasi dari sisi nilai paket
  3.  Efisiensi
    Indikator ini mengukur perbandingan antara nilai pagu pada RUP yang ditetapkan dengan nilai kontrak
  4. a | Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur waktu pengumuman pada RUP dibandingkan dengan waktu yang ditetapkan dalam surat edaran 
  5. 4b | Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal tender yang ditetapkan dalam KAK dengan pelaksanaan tender pada Pokja
  6. 4C| Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal pelaksanaan yang ditetapkan dalam KAK dengan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia
  7. 4d | Kualitas Rencana Pengadaan
    Indikator ini mengukur perbandingan antara jadwal selesai pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia
  8. Partisipasi Penyedia Barang/Jasa
    indikator ini mengukukur tingkat partisipasi penyedia dalam tender 
  9. Kesesuaian dengan Persyaratan Pelelangan
    Indikator ini mengukur tingkat kelulusan atau pemenuhan persyaratan dalam tender
  10. Kesesuaian dengan Persyaratan Kontrak

    Indikator ini mengukur tingkat cidera janji penyedia dalam pelaksanaan kontrak
  11. Tingkat Layanan - Kepuasan Pelanggan Internal
    Mengukur tingkat kepuasan dari stakeholder PA, KPA, PPK, PPTK maupun PPHP
    Belum dilakukan survey untuk 2018
  12. Tingkat Layanan - Kepuasan Pelanggan Eksternal


    Mengukur tingkat kepuasan dari stakeholder penyedia barang/jasa
    Belum dilakukan survey untuk 2018

    Tiap indikator ini akan dilakukan analisa mengapa target tidak tercapai dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan selanjutnya.

Komentar

  1. boleh saya di share panduan pengukuran kinerja pengadaan ini?

    BalasHapus
  2. Bolehkah juga di share ke email saya pak sukri? selviyuliarni19@gmail.com
    Terima kasih sebelumnya yaa..
    Salam buat Maros, sukses terus..

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Latihan Soal Materi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Setelah mengikuti pelatihan PBJP tingkat dasar dengan 9 jenis materi selama 40 JP, maka silahkan melakukan latihan soal untuk persiapan ujian.

1.Tes Materi 1 Ketentuan Umum
2.Tes Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ
3.Tes Materi 3 Pelaku PBJ
4.Tes Materi 4 PBJ Elektronik,SDM,Kelem,Pengaduan
5.Tes Materi 5  Perencanaan PBJ
6.Tes Materi 6 Persiapan PBJ
7.Tes Materi 7 Pelaksanaan Swakelola
8.Tes Materi 8 Pelaksana PBJ melalui Penyedia
9.Tes Materi 9 Pengadaan Khusus

Ketentuan Ujian:
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 167
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

PjPHP/PPHP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pada Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari 9 (sembilan) pelaku yaitu:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Salah satu perubahan istilah dari Perpres nomor 54 Tahun 2010 ke Perpres nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan istilah dan perubahan defenisi dari PjHP/PPHP.
A. Perubahan Defenisi PPHP/PjPHP
Pada Perpres nomor 54 Tahun 2010, PPHP/PjPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Poinnya ada pada memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Artinya diperlukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dilapangan kemudian ditindaklanjuti dengan menerimaan hasil pekerjaan dari Penyedia.
Pada Perpres nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pek…

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 terdapat beberapa berbedaan persyaratan kualifikasi.



Persyaratan Kualifikasi Penyedia Berdasarkan Pepres 16 Tahun 2018 Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.
Pokja Pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.